DPRD Tanah Bumbu Kunjungi DPRD Banjar, Bahas Pembentukan Forum CSR Perusahaan Tambang

Tanah Bumbu – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, H Hasanuddin, memimpin kunjungan kerja pimpinan dan Komisi III DPRD Tanah Bumbu ke DPRD Kabupaten Banjar. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi serta menggali referensi terkait mekanisme pembentukan Forum Corporate Social Responsibility (CSR) bagi perusahaan pertambangan.

Rombongan DPRD Tanah Bumbu disambut oleh jajaran DPRD Kabupaten Banjar dalam suasana penuh keakraban. Pertemuan tersebut menjadi ajang diskusi strategis mengenai pentingnya peran CSR dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di wilayah yang terdampak aktivitas pertambangan.

Dalam pertemuan itu, H Hasanuddin menegaskan bahwa pembentukan forum CSR merupakan langkah penting untuk memastikan kontribusi perusahaan dapat terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Forum CSR ini nantinya diharapkan menjadi wadah koordinasi yang jelas antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak perusahaan, sehingga program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa keberadaan forum tersebut harus didukung dengan regulasi yang kuat serta sistem pengawasan yang transparan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap program CSR tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah lingkar tambang,” tambahnya.

Sementara itu, pihak DPRD Kabupaten Banjar menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja tersebut dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan program CSR di daerahnya. Mereka menilai bahwa sinergi antar daerah sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif.

“Melalui forum CSR, kita bisa menyatukan berbagai kepentingan menjadi satu arah pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkap salah satu perwakilan DPRD Banjar.

Kunjungan kerja ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret terkait mekanisme pembentukan Forum CSR perusahaan pertambangan, termasuk aspek kelembagaan, pola koordinasi antar stakeholder, serta sistem monitoring dan evaluasi yang akuntabel.

Dengan adanya langkah ini, DPRD Tanah Bumbu optimistis bahwa pengelolaan CSR ke depan akan lebih terstruktur dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah. (rel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *