Bintangmediaglobal.com – Pada tanggal 25 Juli 2023, gedung DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menjadi saksi dari sebuah momen penting dalam proses legislatif daerah. Dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh fraksi-fraksi DPRD Tanah Bumbu, tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dibahas secara mendalam untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di kabupaten tersebut. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tanbu, Agoes Rahmadi, yang memastikan jalannya rapat dengan lancar dan tertib.
Terdapat beberapa pejabat penting yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut, termasuk Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Tanbu, Eka Saprudin, serta Kepala SKPD Lingkup Pemkab Tanbu. Keberadaan mereka dalam rapat ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menangani isu-isu penting yang dihadirkan oleh tiga Raperda tersebut.
Tiga Raperda yang menjadi fokus dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut:
1. Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Raperda ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi kependudukan serta pencatatan sipil, yang merupakan hal krusial untuk mendukung berbagai program pembangunan di daerah ini.
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Jalan. Raperda ini menjadi prioritas untuk mengatasi permasalahan infrastruktur jalan di Tanah Bumbu. Penyelenggaraan jalan yang baik akan mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar arus logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Raperda ini mengatur tentang sistem perpajakan dan retribusi daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna mendukung program pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Pandangan fraksi-fraksi DPRD Tanah Bumbu juga menjadi bagian krusial dalam proses perumusan keputusan tentang tiga Raperda tersebut. Beberapa fraksi yang menyampaikan pandangan mereka dalam Rapat Paripurna ini antara lain adalah Fraksi PDIP, Gerindra, PKB, Golkar, dan Fraksi Amanat Demokrasi Pembangunan. Kontribusi dari fraksi-fraksi ini akan membantu mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif dan terukur dalam mengambil langkah terbaik untuk kepentingan masyarakat dan daerah. (mctanbu)
