Batulicin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat dilaksanakan pada Senin (3/11/2025) dan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD H. Hasanuddin.
Pemerintah Daerah, yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, menyampaikan apresiasi atas saran dan kritik konstruktif dari seluruh fraksi.
Klarifikasi Defisit dan Rasionalisasi Anggaran
Poin utama yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut adalah adanya penyesuaian besar pada proyeksi anggaran 2026.
* Defisit Anggaran: Menanggapi pertanyaan dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar, Pemerintah mengklarifikasi bahwa terjadi penurunan anggaran dari proyeksi awal Rp 3,5 triliun menjadi Rp 2,75 triliun di RAPBD murni. Penurunan sebesar Rp 750 miliar ini disebabkan oleh revisi proyeksi penerimaan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat yang mengalami penurunan signifikan.
* Tindakan Pemerintah: Pemkab Tanah Bumbu menegaskan telah melakukan rasionalisasi anggaran secara hati-hati. Belanja modal difokuskan hanya pada program prioritas yang memberi manfaat langsung, sementara pelayanan publik dasar tetap dijamin berjalan optimal.
Fokus Peningkatan PAD dan Kinerja OPD
Menjawab pandangan fraksi lain, Pemkab juga memaparkan komitmennya dalam penguatan fiskal dan kinerja:
* Peningkatan PAD (Fraksi NasDem Sejahtera): Pemerintah berjanji akan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah, digitalisasi sistem, serta eksplorasi sumber pendapatan baru untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
* Peningkatan Pengawasan (Fraksi Gerindra): Pemkab berkomitmen memperkuat pengawasan internal dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mengoptimalkan peran Inspektorat dan menerapkan sistem reward and punishment berbasis kinerja.
* Komitmen Swasembada Pangan (Fraksi PKB): RAPBD 2026 tetap memuat alokasi signifikan untuk mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi, dengan total alokasi pengembangan pertanian, perikanan tangkap, dan budidaya mencapai miliaran rupiah.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menutup jawaban dengan menegaskan bahwa seluruh penyusunan RAPBD 2026 berpegang teguh pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kepentingan publik. (Rel)
