Kekurangan tenaga pendidik akibat pensiun yang terjadi setiap tahun kembali menjadi sorotan di Kabupaten Tanah Bumbu. Terbatasnya rekrutmen guru melalui jalur ASN dan PPPK dinilai menyulitkan sekolah dalam memenuhi kebutuhan pengajar.
Sekretaris Dinas Pendidikan Tanah Bumbu, Teguh Dwi Fendi, menyampaikan hal tersebut saat Rapat Kerja Komisi I DPRD Tanah Bumbu bersama Dinas Pendidikan dalam pembahasan Program Kerja Tahun Anggaran 2026, Senin (19/1/2026).
Menurut Fendi, larangan perekrutan guru non-ASN atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdampak langsung pada kekosongan tenaga pendidik. Ia menilai, jika pemerintah daerah diberi kewenangan mengangkat PTT, kekurangan guru yang diperkirakan mencapai satu persen setiap tahun dapat diminimalisasi.
“Apabila DPRD dapat mendorong solusi kebijakan, kekosongan tenaga pendidik yang setiap tahun diperkirakan mencapai sekitar satu persen bisa lebih mudah diatasi,” tambahnya.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, H. Bobi Rahman, juga membahas sejumlah isu pendidikan lainnya, termasuk penyediaan sarana sekolah serta rencana pembangunan dan perbaikan gedung sekolah di wilayah Tanah Bumbu.
