bintangmediaglobal.id – Lima Faksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu kembali melakukan pembahasan laporan pertanggungjawaban (Lpj) APBD tahun 2023. Kali ini melalui pemandangan umum, dalam paparannya memberi catatan mengenai pertagggungjawaban penyerapan anggaran.
Salah satunya Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hj Darwati menuturkan, sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada, partainya mencatat laporan pertanggungjawaban eksekutif (kepala daerah) bersifat normatif. Untuk itu, pihaknya memberikan masukan, agar APBD tahun depan pihak eksekutif bisa melanjutkan, meningkatkan dan memperbaiki penyelenggaraan pemerintah yang terus lebih baik.
“Dan yang tidak kalah penting agar bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK RI di tahun yang akan datang,” jelasnya.
Pihaknya juga berharap, agar realisasi APBD tahun anggaran 2023 dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi di tahun yang sedang berjalan ini.
“Kami juga berharap kepada pemerintah daerah untuk tetap memperhatikan rekomendasi ataupun catatan-catatan yang diberikan BPK,” tegas Darwati.
Sementara itu, Harmanudin Wakil Ketua II DPRD Tanah Bumbu yang merupakan pimpinan rapat merangkum seluruh catatan yang diberikan fraksi.
Yakni, semua fraksi dapat menerima dan menyetujui terhadap Lpj APBD tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya semua fraksi meminta agar semua catatan, usul, saran dan harapan kiranya dapat di formulasikan oleh pimpinan dewan sebagai kesepakatan DPRD kepada pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. (Red)
